Berita Rusdianto - www.rusdinews.com

Berita Rusdianto - www.rusdinews.com

2/25/2025, 11:05:25 PM

PRESS RILIS Jakarta 21 Feb 2024 Gema Pelaut AMIN Minta Diskualifikasi Prabowo - Gibran dalam Pilpres 2024 Jakarta - Kecurangan Pilpres 2024 yang menangkan sala satu Paslon melalui tahapan - tahapan sistematis telah dilakukan. Dimulai dari pengaturan Website dan Aplikasi Dasbord Sirekap Pemilu, hingga metode pencocokan suara antara Quick Count dan input C1. "KPU telah mengakui kesalahan dalam sirekap. Form C Hasil yang diperoleh disetiap TPS terdapat penambahan suara pada paslon tertentu." Ungkap Rusdianto Samawa Ketua Umum DPP Gema Pelaut AMIN Timnas AMIN melalui Tim IT telah melakukan uji forensik yang membuktikan bahwa algoritma aplikasi sistem sirekap KPU secara sengaja menangkan pasangan Prabowo - Gibran. Kemudian, KPU memakai fasilitas manual hitung secara bertingkat. Hal itu dilakukan karena seluruh instrumen curang sudah diketahui secara luas. Atas keputusan Hitungan Manual itu tak bisa leluasa melakukan kecurangan, kini KPU menunda perhitungan manual secara berjenjang di setiap kecamatan. Hasil rekap suara timnas AMIN diprediksi capai.46,85% suara berdasarkan jumlah sebaran pemilih dan dokumen C Hasil. Pasangan AMIN optimis dalam hitungan real count untuk bertarung pada putaran kedua yang digelar bulan Juni nanti. Lebih lanjut, Rusdianto katakan KPU jangan bersikap dingin dan menggiring paslon 01 dan 03 menyelesaikan perselisihan pemilu. Karena, kami sudah paham bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) itu the killing field (ladang pembantaian). Ungkap Rusdianto Rusdianto menegaskan bahwa apapun yang terjadi atas kejanggalan, kecurangan dan keculasan pada pemilu 2024, maka Gema Pelaut AMIN bersikap meminta dan mendesak KPU lakukan audit forensik sistem Sirekap. tegasnya Ketua Umum Gema Pelaut, Rusdianto Samawa, juga menolak hasil hitung cepat Quick Count, meminta agar oknum KPU yang terlibat dalam manipulasi penipuan hak suara rakyat untuk segera di tangkap, baik yang berada di TPS, KPPS, Saksi, dan Komisioner KPU." tegasnya Rusdianto Samawa, juga meminta Panwaslu dan KPU agar segara diskualifikasi pasangan 02 dan KPU secepatnya memperbaiki mekanisme penghitungan yang penuh keadilan sehingga tercipta pemilu yang jujur dan penuh nilai moral yang substantif." Ungkap Rusdianto Akhiri wawancara, Rusdianto mengajak masyarakat Indonesia untuk menilai pemilu 2024 sebagai replika sistem politik yang harus diperbaiki. Karena Indonesia negara yang baik dan menjunjung tinggi nilai moral. Maka kedepan, harus lebih baik pemilunya sebagai penjaga hak kedaulatan rakyat." tutup Rusdianto

Berita Rusdianto - www.rusdinews.com

2/26/2025, 12:55:25 AM

Kepada pihak Kepolisian yang berada di Badan layanan Umum atau blu Situbondo yang menangani ekspor benih bening Lobster di mana dalam 2 hari ini terjadi pencurian oleh staf blu itu sendiri dan staf blue ini sudah diamankan di kantor BRI oleh karena itu kami akan melaporkan yang bersangkutan dan meminta yang bersangkutan untuk membuka seluruh kebobrokan yang terjadi di Badan layanan Umum di Kosambi. #rusdiantosamawa #katarusdi #fyp #viral #reelsvideo #populer #videoreels #reels #sorotan #semuaorang #fbpro #ikan #maritim #nelayan #lobster #ikan #garam #ekspor #budidaya #indonesia #beritarusdi #politik #trending #quotes #jangkauanluas #reelsindonesia #fypシ #fypシviralシ #fyp代做

Berita Rusdianto - www.rusdinews.com

2/25/2025, 11:05:25 PM

Beruang Kutub dan Katub Kekuasaan "Ingat Immawan Bung Karno (Ir. Soekarno) Presiden pertama RI sebagai pendiri Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), selepas makan malam, bermusyawarah dengan Immawati Fatimah (Fatmawati) bahwa aku restui pendirian ikatan ini adalah kemewahan intelektual. Tanda tangan ku garis perjuangan rakyat." Penulis: Rusdianto Samawa, Alumni Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram ____ Beruang kutub adalah salah satu binatang hewan pemakan daging yang huni Kutub Utara. Keberadaannya berkembang pada suhu ekstrem. Katub kekuasaan adalah sala satu pemeran politik. Ibnu Batuta dalam risalah mengarungi seluruh benua dunia dalam perjalanan politik maritimnya hingga menemukan benua Amerika, menyebut Katub Kekuasaan itu adalah binatang bernafsu serakah. Beruang kutub sangat sangar. Tatapan predator itu mampu menembus batas kabut salju. Mampu mengikuti keadaan pada suhu ekstrem. Kemampuan kamuflase bisa kelabui semua target. Pilpres 2024 berlangsung seperti Beruang. Katub kekuasaan dimainkan berupa beras dan uang (Beruang). Segala cara ditempuh. Konstitusi sebagai markah (jalan arah) negara tak lagi dipedomani. Beruang itu kian mampu hilangkan jejak. Pembajakan konstitusi dan pembegal Anggaran negara untuk aplikasi sirekap demi menangkan keluarga. Betul - betul ungkapan Ibnu Batuta dan Plato terjadi bahwa Binatang Beruang yang tak kenal etika dan nilai moralitas benar - benar ada dalam sifat,.karakter dan tindakan. Berburu suara menjadi Beruang untuk memenuhi hasrat kuasa. Sungguh menyakitkan hati rakyat. Beruang yang tidak milih-milih santapan apa saja: burung, ikan, anjing laut bahkan salju dianggap beras mahal. Katub kekuasaan yang berada pada peralatan negara, kian marak digunakan, mulai kepala desa, aparat hingga penegak hukum. Gigi beruang yang tajam mampu menerkam mangsa. Beras dan uang menyilaukan mata, pikiran dan mainseat rakyat dalam memilih. Konklusi dari pemilu 2024, rakyat dipimpin oleh Beruang berbulu tebal yang mengejar jabatan melupakan nilai penting dalam bernegara. Untuk menenangkan keadaan parlement treshold dikembalikan ke nol persen. Ungkapan populer James Freeman Clarke (1810 – 1888) bahwa seorang politisi berpikir pemilu berikutnya. Negarawan berpikir generasi berikutnya. "A politician thinks of the next election. A stateman of the next generation”, Pemilu 2024 mencemaskan, tak akan ada harapan Indonesia emas. Karena yang memimpin itu manusia yang lahir dari beras dan uang (beruang). Jejak beruang akan terus dipertahankan. Rakyat harus segera mencemaskan masa depan supaya muncul emosional gerakan yang menjadi titik awal revolusi jalan perubahan hidup dan masa depan. Selamat Muktamar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) 1-3 Maret 2024. Tulisan ini oleh - oleh Palembang. Supaya kader IMM bisa menjaga harta kemewahan yakni idealisme. Komisaris bukan tujuan. Ingat Immawan Bung Karno (Ir. Soekarno) Presiden pertama RI sebagai pendiri Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), selepas makan malam, bermusyawarah dengan Immawati Fatimah (Fatmawati) bahwa aku restui pendirian ikatan ini adalah kemewahan intelektual. Tanda tangan ku garis perjuangan rakyat.[]

Berita Rusdianto - www.rusdinews.com

2/25/2025, 11:05:26 PM

Kuliah Ke-I: Ilmu Hukum Pemerintahan Anomali Keadaban Hakim "Tulisan ini, sebelumnya terpublikasi dalam jurnal Ilmu Pemerintahan tahun 2015. Namun, masih relevan saya perbaharui. Ketika ada permintaan mengisi kuliah umum di Palembang, Sumsel beberapa waktu lalu." Penulis: Rusdianto Samawa, Alumni Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) _____ Apakabar hukum? apa kabar hakim? Apakabar peradilan? dan apakabar penegak hukum yang selalu klaim kebenaran?. Aku sendiri memiliki cerita khusus, betapa miris penegak hukum dan hakim berkompromi atas pesanan rezim. Saat dilaporkan kasus UU ITE, berperkara di pengadilan selama 4 tahun lamanya sejak 2017 - 2020. Menteri KKP melaporkan atas pribadi. Tetapi, surat kuasa diberikan kepada cabang kekuasaan terkecil yakni bidang hukum kementerian Kelautan - Perikanan. Dalam ilmu hukum pemerintahan, selama yang saya pelajari sejak menyelesaikan Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Mataram (ummat). Mestinya, bukan kepada struktur cabang kekuasaan surat kuasa pribadi. Tetapi, kepada Law Firm Independen diluar kekuasaan. Karena itu pribadi. Namun, apapun itu, seorang pejabat menteri, birokrasi, Wamen, kepala daerah, hakim, penegak hukum dan siapapun yang menikmati upah gaji dari pemerintah, termasuk tenaga kontrak, honorer serta lainnya. Sebenarnya, tidak boleh antikritik. Dilarang juga, mencampuri urusan pribadi dengan urusan publik. Dilarang keras, melaporkan rakyat karena dikritik. Masa rezim sekarang, selama 10 tahun ini, semua teori kekuasaan, sistem demokrasi, sistem administrasi pemerintahan dan sistem hukum pemerintahan, semuanya dilabrak total. Ilmu pengetahuan, etika dan moralitas diabaikan begitu saja.. Kasus korban UU ITE semasa rezim berkuasa 10 tahun ini, meningkat tiga ratus persen (300%}. Rakyat yang kritik kinerja, tugas dan fungsi pemerintah dianggap melawan dan makar. Lucunya, semasa bersidang dari 2017 - 2020. Jadwal sidang ditentukan sekali seminggu, setiap Rabu. Namun, berbeda realitasnya. Ketika dipanggil Jaksa, lalu datang. Lalu tiba - tiba tidak jadi. Kemudian, diagendakan Minggu depannya. Kadang juga, bersidang tidak lama - lama, paling lama waktunya tiga puluh menit. Kemudian, pulang. Begitu seterusnya. Pada suatu waktu, datang bersidang hari senin hadirkan pelapor. Tapi, waktu itu, pelapor tidak hadir karena sibuk tugas menterinya. Jaksa waktu itu, tidak perjelas waktunya kapan bersidang kembali. Selang dua hari, tepat hari Kamis, tiba - tiba Jaksa menelpon pagi hari menjelang siang, bahwa hari ini sidang. Aku kaget, tidak diberitau sang menteri akan hadir. Pengacara pun tidak mendapatkan informasi apapun. Kemudian, aku bergegas menuju pengadilan ditemani pengacara satu orang. Tiba dipengadilan, ruang sidang diminta disterilkan. Beberapa pengamanan negara bekerja memakai detektor. Jadwal sidang pun berubah dari berbagai kasus. Ternyata, datang sang menteri superhero. Aku sendiri heran, mengapa dalam ruang sidang pengadilan tempat pencari kebenaran dan keadilan harus ada sekat dan batas perlakuan antara pejabat dan rakyat biasa seperti aku. Sejak itu, aku tak percaya dengan sistem hukum Indonesia. Saat itu, aku tak memiliki ruang objektif untuk mendapat keadilan. Akhirnya, aku pasrah dan berdoa. Semoga yang maha kuasa bisa membuka pintu keadilan. Bisa memberi hikmah dan kebajikan bahwa tulisan kritik itu amanat konstitusi dan diberikan kebebasan sepenuhnya atas pernyataan pendapat dimuka umum. Sekelumit cerita diatas, mencoba refleksi kembali seputar peristiwa peradilan hakim dan pelanggar konstitusi saat ini. Betapa besar, harapan rakyat yang mewakili suara tuhan (Vox Populi Vox Dei) untuk menemukan keadilan dalam sistem negara, proses demokrasi, sistem pemilu dan ketaatan terhadap hukum. Sementara, hakim dan jaksa merupakan predikat tangan Tuhan pembawa risalah hikmah keadilan. Semoga harapan keadilan itu masih dominasi jiwa raga kehakiman agar menggunakan nurani dan rasa welas asih. Namun, melihat fakta atas peristiwa yang ada. Ternyata, hakim tidak memakai prinsip keadilan bagi semua. Termasuk, tidak melibatkan nurani, jiwa dan raga dalam pengambilan keputusan hukum dan konstitusi. Malah, pentingkan keluarga, kerabat dan jejaring kuasa. Sala satu paling viral, hakim konstitusi yang memutus syarat Capres - Cawapres yang melanggar konstitusi tertulis (UU Kehakiman) dan tidak tertulis (melanggar etik dan moralitas). Faktanya, dijatuhi hukuman melanggar etik dan dipecat menjadi ketua mahkamah. Namun, pelanggar etik itu bisa ajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berusaha batalkan putusan MKMK. Padahal, etika dan moralitas itu paling berat dibanding hukum tertulis, karena tidak akan lagi mendapat kepercayaan penuh dari rakyat. Padahal, pemimpin negara ini sedang menjalankan program revolusi mental. Agenda itu tengah berlangsung hingga saat ini. Tetapi, hakim yang memiliki hubungan keluarga tak lagi perhatikan agenda revolusi mental itu. Demi jadikan keluarga cawapres 2024. Ternyata bagi rakyat, keadilan, persamaan hukum dan sikap konstitusional itu lebih mudah dapatkan diluar pengadilan. Rakyat demonstrasi tuntut hak negara saja, perlu taat hukum. Kalau tidak kena tangkap. Fenomena sikap hakim dan penegak hukum diluar asas keadilan, berdampak pada gelombang beda pendapat, sikap dan tindakan yang menyebabkan runtuhnya pilar - pilar bernegara. Sejumlah fakta, alami kecurangan pemilu, menjungkir balikkan konstitusi, mengebiri sikap oposisi dan sandera politik yang bermasalah. Beberapa tahun silam, tatanan hukum yang sudah sangat mapan, hancur akibat kekuasaan politik yang tak dilandasi nilai moral. Keadaban hakim dibongkar paradigmanya. Hampir semua kasus disandera jadi tahanan politik, kawan koalisi dirangkul dan kawan berlawanan dihabisi. Itulah perubahan tindakan dari pemimpin negara yang tak mengerti nilai-nilai keadaban. Tentu, berimbas pada praktek peradilan hukum dan tindakan hakim. Pemimpin dan kekuasaan tidak mentarget sistematika revolusi mental untuk kembalikan posisi penting etika dan moralitas sehingga wewenang nyaris tanpa kendali. Kondisi sekarang, revolusi mental hakim (Red: etika dan moralitas) pepesan kosong tanpa hasil apapun. Karena orientasi hakim atas penggunaan hukum dan konstitusi hanya pertahankan eksistensi klan keluarga dan jejaring oligarki. Masih segar dalam ingatan, buku merah para pejabat di lembaga antirasuah, berakhir hanya pada opini. Perang terbuka antar lembaga negara. Walaupun ada yang ditetapkan tersangka oleh penegak hukum. Berbagai pendapat prokontra, sampai pada titik kesimpulan lembaga penegak hukum harus hadapi resiko hukum juga. Pengubahan konstitusi melalui putusan pesanan sesuai kepentingan akan mengantar negara pada kehancuran dan menjauhkan keadilan dari pengambil keputusan hukum. Coba saja tengok proses praperadilan para pelaku kejahatan korupsi, mereka leluasa melakukan proses praperadilan sehingga berdampak besar pengaruhnya terhadap lembaga penegak hukum yang ditandai oleh banyaknya pelaku tindak pidana korupsi melakukan upaya praperadilan. Di sisi lain, sikap adiluhung pada penegak hukum dan hakim harus hadirkan rasa keadilan sebagai poros perubahan peradaban yang berkeadaban. Jangan persempit ruang keadilan hukum, kejahatan dibiarkan jadi tontonan, siapa kuat itu yang menang. Siapa paling menonjol bisa menggeser kepemimpinan lembaga penegak hukum. Indriyanto Seno Adji dalam artikelnya di Kompas (5/6/2015) katakan hukum yang baik tidak terletak pada apa yang tertulis secara indah, tetapi apa yang telah diimplementasikan dengan baik oleh aparatur hakim dan penegak hukum. Dalam sistem peradilan, hubungan hukum dengan hakim memiliki irama searah, baik itu untuk kepastian hukum maupun tuntutan keadilan bagi masyarakat. Hukum dan hakim itu ibarat hubungan antara orangtua dan anaknya, terikat suatu hubungan yang dinamis, karena itu perkembangan segala permasalahan hukum akan senantiasa terlihat pada peran aktif dari hakim. Namun, peran aktif hakim sebagai kebebasan, selayaknya tidak dimaknai tanpa batas karena kebebasan miliki batasan yang tidak timbulkan penyalahgunaan dan sewenang-wenang. Dari banyak kasus, perbuatan yang sengaja untuk merugikan pihak lain bertujuan untungkan diri sendiri. Sekalipun di selimuti oleh berbagai cara yang menurut hukum itu sah, tetapi itu disadari kejahatannya. Maka hakim itu layak di hukum. Dalam banyak kasus Praperadilan. Tengok saja, kasus korupsi yang diberikan hak pada para tersangka oleh hakim dengan mengabulkan tuntutan agar dibebaskan dari status tersangka. Anehnya, level korupsi tinggi bahkan triliun menang praperadilan. Sementara kasus masyarakat kecil seperti nenek Ronggeng (inisial) dimalang beberapa waktu silam berniat praperadilan oleh lawyer yang mendampinginya, tetapi mendapat penolakan dari majelis hakim. Padahal nenek Ronggeng hanya mengambil mangga hendak berbuka puasa. Jauh perbandingan antara hukum berkeadilan dan beradab. Kasus Land Reform Agraria, tanahnya dirampas oleh keluarga atas program sertifikat, diarahkan pada pengadilan untuk batalkan sertifikat. Namun, aneh, hakim menangkan penjahat pengemplang tanah orang lain. Ada positif dan negatifnya terbukanya upaya praperadilan. Positifnya menguntungkan pejabat yang melakukan accupational crime dan negatifnya merugikan masyarakat dari seluruh kasus yang ada. Padahal kita semua tahu, hakim hidup dibumi, bergaul dan berhubungan sesama manusia. Menurut keyakinan agama yang dianut sebagai sumber hukum, tugas utama hakim adalah menegakkan hukum berkeadilan tinggi (high justice law) dan tugas hakimpun dapat dimintai pertanggungjawaban oleh manusia atau lembaga penegak hukum lainya (baca:rakyat).[]

Berita Rusdianto - www.rusdinews.com

2/25/2025, 11:05:27 PM

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Persimpangan Jalan Penulis: Rusdianto Samawa, Alumni IMM, Menulis dari Kota Empek - Empek Palembang ____ Tulisan ini terbit tahun 2015 di kanal opini Jawa Post Group. Tapi, saya kira masih relevan untuk diperbaharui. Faktor perubahan dari tulisan ini, upaya merespon pidato Jokowi pada pembukaan Muktamar IMM ke XX di Palembang pada 1 Maret 2024. Kelemahan wacana dan tema Muktamar IMM ke XX terlalu prospektif dan berkelindan langsung dengan agenda utama rezim. Tampilan branding tema mengaburkan sisi doktrin intelektual IMM yang tak lagi menjadi sumbuh gerakan revolusi kaum muda. Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno merupakan penyokong utama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang menggoreskan tinta hitam diatas kertas "Aku Beri Restu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah." Bung Karno berharap, kader IMM berada pada jalan revolusi mental dalam menata kebangsaan. Bung Karno memberi pesan yang sungguh luar biasa maknanya kepada kader IMM saat Milad pertama kali di gelar di Jakarta, bahwa Kaum Muda harus menggoyangkan langit, menggemparkan darat, dan menggelorakan samudera agar tidak jadi beban bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen dollar sehari. Indonesia adalah bangsa yang tergantung pada diaspora Kaum Muda yang kerja keras, bukan muda mental tempe, bukan muda yang jadi kuli, kaum muda yang rela menderita demi cita-cita negara. (Rusdianto, Nasib Bangsa Bermental Tempe, tangselpos 23/03/2015). Kali ini, IMM tampil sebagai komisaris, direktur, dan jabatan lain yang empuk. IMM tak lagi sebagai pengendali perubahan dalam dinamika demokrasi. Kendalinya dipegang jejaring kuasa. Karamnya basis idealisme, intelektual dan markah gerakan, membuat IMM terkikis ditengah ketidakpastian. IMM sekarang, perlu subsidi waktu untuk kembali pada jalan rakyat. IMM mengalami kesulitan melihat problem solving negara, termasuk ketidakmampuan analisa kebijakan negara yang kerap diluar kewarasan, sangat menggelikan. Kedekatan tak berjarak dengan kekuasaan, semakin dalam dan intim rasa tergodanya, rayuan cinta jabatan berdampak pada tersingkirnya idealisme. Bahkan, buku dan tulisan yang mengasupi pikiran intelektual dianggap hambatan menjadi pemain film drama kehidupan. Kerapkali, IMM gagal melihat kegagalan pemerintah. Bahkan, IMM senang menyaksikan rezim menindas rakyat dengan keputusan mencekik. Hilang dalam konsolidasi simpul kebangsaan. Posisi diam membisu ketika kekuasaan menaburi narasi pecah belah sistem politik. Beban sejarah dan perjalanan IMM ditukar tambah. Mestinya, IMM memiliki metode dan sistematika kebangkitan kaum muda. Ketika penguasa memakai cara tak layak dalam bernegara, upaya - upaya pembusukan demokrasi kian dalam. Sebaiknya, IMM harus segera kembali siuman dari kepulasan kenikmatan atas kedekatan kuasa. Karena rakyat butuh jalan keluar dari kaum muda yang lahir dari IMM. Jangan lagi ikut bermain dadu merebut kue kuasa, apalagi menjadi subordinat pemerintah. Penting kembali pada kiblat gerakan intelektual dan bangkitkan fashion idealisme yang kuat. Karena rezim saat ini sudah memuakkan. IMM sebaiknya, jangan tampil menggoda seperti memelacuri rakyat yang berdampak pada tumpulnya kritik. IMM perlu melihat masalah kebangsaan secara serius, mulai krisis konstitusi, ekonomi, pemberdayaan, maritim, rupiah, kebijakan BBM naik turun, beras mahal, dan eksploitasi sumberdaya alam. IMM sebaiknya mencegah eksploitasi rakyat yang dijadikan kuda perahan dalam sistem pemilu dan demokrasi. Mustahil IMM mau swasembada generasi intelektual kritis, apabila sistematika dan tindakan mendekatkan diri dengan kekuasaan. Sungguh naif peran IMM dalam percaturan kebangsaan.[]

Berita Rusdianto - www.rusdinews.com

2/25/2025, 11:05:26 PM

Jum'at, 23 Feb 2024 Impor Beras, Nasi Aking: Alarm Revolusi Bagi Rezim Perusak Petani Penulis: Rusdianto Samawa, Menulis dari Caffe Orator Nasdem Tower ____ Program Food Estate (lumbung pangan) yang dicetus oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal artikulasi keinginan petani. Lahan singkong seluas 600 hektar mangkrak. Sala satu kebijakan paling banyak menelan APBN. Hal ini keabnormalan rezim perusak petani, ketika pemerintah terjebak sebagai Rezim Impor untuk bertahan ditengah merosotnya stok pangan. Lagi pula, kebijakan negara yang tak lazim, untuk kembalikan keperkasaan pangan, dengan membuka lahan Food Estate tanpa pertimbangan aspek tantangan dan keberlanjutan. Kebijakan seperti Food Estate dan Shrimp Estate harus dikoreksi dan dirubah pendekatan maupun roadmapnya. Rezim sekarang, jadikan impor sebagai mitigasi kelangkaan pangan. Lemah memahami kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Sementara, amanat konstitusi bahwa negara berperan menyediakan bahan pokok rakyat bersumber hasil petani. Mestinya, rezim sekarang, membumikan haluan ekonomi pancasila dalam prakteknya sehingga beras dapat maksimal ketersediaan. Herannya lagi, ketika stok pangan berkurang; seyogyanya pemimpin memastikan rakyat tidak terulang busung lapar (krisis pangan). Bangsa ini sulit berdaulat atas sumber daya alam yang dimiliki kalau masih di pimpin rezim impor perusak petani. Mengatasi persoalan krisis pangan dengan paket kebijakan penyelamatan terhadap petani dan keluar dari ancaman krisis pangan. Untuk terhindar dari situasi penuh ancaman ledakan krisis pangan harus segera menyusun program menyelamatkan petani dari kerugian. Tentu strategi memantapkan gerakan pangan melalui menanam dan memandu rakyat untuk perkuat produksi pangan. Impor Beras, Nasi Aking; Atasi Darurat Pangan Tahun 2021 - 2023 lalu, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil beras terbesar dengan lahan sawah seluas 8,1 juta ha dan luas panen mencapai 10,41 juta ha. Konsumsi beras per kapita cukup tinggi, yaitu 114, 6 kg per orang per tahun. Kondisi ini membuat pemerintah perlu meningkatkan produksi beras nasional untuk mengamankan kecukupan pangan pokok bagi 273 juta penduduk. Jika kebutuhan nasi rata-rata per orang 250 gram beras setiap hari, maka kebutuhan beras nasional kita per hari 61.875 ton dan kebutuhan setahun 22,6 juta ton beras. Mestinya suplai beras di pasar cukup. Namun, rencana pemerintah impor beras tahun 2024 ini sebanyak 52 Juta ton. Namun belum ada keinginan pemerintah membatalkan impor beras tersebut. Sementara, rencananya, ID Food impor daging dapi sebanyak 20.000 ton dari Brasil dan Australia sepanjang 2024. Perum Bulog juga ditugaskan impor daging kerbau sebanyak 100.000 ton, sedangkan kuota 50.000 ton daging kerbau dilimpahkan kepada swasta. Selain daging sapi dan kerbau, sejumlah komoditas pangan yang akan diimpor pada 2024 guna memenuhi stok nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, produksi daging sapi dan kerbau diprediksi mencapai 524.760 ton pada 2022. Jika diperinci, Pulau Jawa merupakan kontributor terbesar untuk produksi daging sapi dan kerbau sebesar 54,95% atau sekitar 288,330 ton, diikuti Pulau Sumatra sekitar 26,80%, dan Pulau Sulawesi sekitar 7,07% terhadap total produksi daging sapi dan kerbau di 2022. Media Koran bisnis (Jan, 2024) merilis data konsumsi daging sapi dan kerbau di Indonesia diperkirakan mencapai 816.790 ton dengan jumlah penduduk sekitar 278,84 juta jiwa pada 2023. Secara regional, konsumsi daging sapi dan kerbau terbesar pada 2023 berada pada Pulau Jawa. Tercatat, konsumsi daging sapi dan kerbau di Pulau Jawa sebanyak 583.360 ton dengan jumlah penduduk sekitar 155,76 juta jiwa, diikuti Pulau Sumatra 107.380 ton dengan jumlah penduduk 60,78 juta jiwa. Konsumsi daging sapi dan kerbau terendah berada pada Pulau Maluku dan Papua yaitu sebanyak 10.340 dengan total penduduk sekitar 8,93 juta jiwa. Dari jumlah impor pangan, sesungguhnya negara tak mampu manfaatkan lahan pertanian, malah kebijakan untungkan para bandit oligarki perampok tanah rakyat. Paradigma usang yang menyebabkan pangan tidak teratasi (Baca: Rusdianto Samawa, Buku Agromaritim dan Jalur Pangan Maritim Indonesia, 2023) yakni; Pertama, masih lemahnya politik keberpihakan pada petani. Kedua, kondisi ekonomi nasional belum mendukung upaya peningkatan volume pangan nasional sehingga masih andalkan impor beras. Ketiga, rezim sendiri ciptakan regulasi impor yang bekerjasama dengan oligarki jahat pengeruk untung. Keempat, petani buntung dan rugi atas lemahnya kontrol negara terhadap mafia impor beras. Keempat, regulasi naik turunnya pendapatan dan pengeluaran seiring kebutuhan yang mendesak sehari-hari sangat tinggi. Hal inilah menjadi penyebab kurangnya suplay pangan sehingga memicu kenaikan seluruh harga kebutuhan pokok dan pangan. Tentu berdampak pada kehidupan masyarakat. Selain itu, faktor distribusi pangan bermasalah disebabkan mafia dipasar global dan nasional sangat mencengkeram. Maka, cara atasi darurat pangan adalah perpendek rantai distribusi tanpa harus melalui perantara pasar sebagai upaya menstabilkan kondisi darurat pangan yang sudah over supply itu. Pemerintah, juga harus sedetail mungkin untuk mengetahui daerah yang surplus dan minus produksi beras, sehingga dapat mengambil kebijakan yang tepat. Akurasi data dapat mengoptimalkan langkah pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat. Mengambil langkah strategis dan konkret sebagai upaya mengatasi darurat pangan secara maksimal sehingga tidak sengsarakan rakyat. Alarm Revolusi Bagi Rezim Perusak Petani Selama ini para petani mati-matian menjaga lahan sawah dari upaya alih fungsi lahan yang telah dirambah untuk pembangunan perumahan, perusahaan dan orang kaya. Penyusutan pertanian setiap tahun, maka sebagian kebutuhan komoditi pangan Indonesia harus bergantung pada produk impor. Catatan, Indonesia dalam pandangan dunia global saat ini, sedang hadapi tantangan berat bersifat triple planet challenges yang berdampak pada gejolak sosial. Maka, tanah yang dikuasai oligarki jahat, harus diambil-alih, lalu diberikan kepada Petani. Tentu caranya alih fungsi lahan yang dikuasai segelintir orang kaya sehingga diserahkan kepada petani untuk menyiapkan tanaman pangan. Cara ini, merupakan sikap keadilan yang merata agar tanah yang dikuasai dapat di ambil untuk program ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Negara harus berikan tanah - tanahnya untuk rakyat dalam bertani sehingga produktif. Penyebab petani kurang sejahtera karena masih memiliki lahan 0,3 hektare, sedangkan kategori sejahtera, petani harus miliki lahan minimal 2 hektare. Betapa nyata ancaman krisis pangan. Pemimpin mestinya tampil strong sebagai bagian dari upaya mengantisipasi krisis pangan saat ini (Baca: Rusdianto Samawa, Keabnormalan Ketahanan Pangan Indonesia, 2019). Karena itu, cara mendorong kemandirian pangan sehingga negara terasa aman, damai dan berkeadilan. Penting kemudahan akses pangan dan gizi yang cukup. Kedepan harus terjadi revolusi sebagai alarm. Saat ini sedang terjadi disrupsi (korupsi, krisis pangan, distrust, krisis keuangan, kekosongan finansial, fluktuasi harga bahan pokok, dan perang dagang yang berakibat Indonesia sendiri menjadi: "rezim Impor perusak petani." Negara yang bergantung impor pangan buruk akan terdampak pada situasi: abnormal. Kondisi ini merupakan alarm (peringatan) agar menguatkan daya dukung kebutuhan pangan dan stabilitas ekonomi. Ketersediaan pangan tidak sebatas aspek cara kerja, pelanggan, pemasok, mitra, dan stakeholders lainnya (Baca: Rusdianto Samawa, Atasi Darurat Pangan, Stadium Empat, 2014, Opini Koran Cetak Tangsel Post). Tetapi, pemerintah harus menyusun roadmap penyediaan pangan secara lokal yang terintegrasi. FAO peringatkan melalui Global Report on Food Crisis (2023) bahwa dunia dalam ancam krisis pangan global. Indonesia mengalami fase ini. Namun, posisi Indonesia sekarang: "sekarat pangan." Sehingga tidak menutup kemungkinan semakin meningkat kesulitan rantai pasokan sumber daya alam. Indikatornya, rantai pasokan pangan dunia terancam dan Indonesia sendiri menjadi: Rezim Impor yang bergantung pada keuntungan importir. Pemerintah, harus segera hadir untuk memberi komando kepada masyarakat agar tidak konsumsi impor dan menanam pangan secara mandiri. Sehingga meningkatkan produktivitas pangan nasional. Apalagi, neraca perdagangan sektor pertanian belum tunjukan produksi maksimal sehingga ekspor masih relatif terkendala. Walaupun neraca hingga Juni diperkirakan surplus stok beras 6,4 juta ton, stok jagung sebanyak 1,01 juta ton, gula pasir sebanyak 1,07 juta ton, minyak goreng 5,7 juta ton, dan bawang merah 330.384 ton. Situasi pangan Indonesia gambaran kelemahan negara. Ditambah, program Food Estate mangkrak korup sehingga sangat mencemaskan. Indikator utama untuk memantau perkembangan ketahanan pangan adalah konsumsi per-kapita, dihitung berdasarkan neraca makanan nasional dan data populasi. Ini memberikan rata-rata pasokan Energi Makanan Harian (EMH) dalam kalori. Namun, jumlah orang yang digolongkan kurang gizi secara serius telah jatuh ke level paling rendah sekitar 35 - 20 persen. Bagi kita, saat ini momentum "Revolusi Sosial yang menuntun perubahan. Supaya tidak lagi bergantung pada impor. Karena proyeksi pangan Indonesia kedepan sangat lamban. Faktor negatif utama yang pengaruhi keterlambatan itu adalah pertumbuhan yang tidak memadai dalam pendapatan per-kapita dan prevalensi kemiskinan ekstrem parah di banyak wilayah yang. Implikasinya keberbagai sektor lain. Menurut FAO, sangat pengaruhi beberapa sektor, seperti pertanian, manufaktur, lingkungan, ekonomi dan perikanan. Khususnya di komoditas bernilai tinggi, seperti sayuran dan buah-buahan yang butuh banyak tenaga kerja dalam produksinya. Sementara komoditas bahan pokok yang padat modal relatif tak terpengaruh. Begitupun sektor peternakan terpengaruh dalam hal pemenuhan pakan hewan ternak, proses penjagalan, serta pengolahan daging. Pemenuhan kebutuhan pokok, kemampuan menabung, dan perencanaan masa depan bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi salah satu kunci utama. Kegelisahan itu bermula dari kondisi belum terwujudnya ”satu kemakmuran” karena kemiskinan yang meluas dan ketimpangan ekonomi saat ini. Faktor keterjangkauan akses masyarakat masih dilihat berpihak di Pulau Jawa. Dengan landasan kemanusiaan itulah, hal pertama yang perlu diupayakan ialah pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Soal ”memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, serta kedaulatan air” dalam misinya yang pertama. Kebutuhan pokok diyakini sebagai hak dasar setiap warga negara. Untuk memenuhi kebutuhan pokok, menempatkan kemandirian pangan sebagai program pertama yang harus dijalankan. Selain memastikan ketersediaan dan terjangkau harga pupuk, bibit, pestisida, pakan ternak, dan obat-obatan pertanian, ia juga mengajukan Alarm Revolusi Bagi Rezim Perusak Petani.[]

Berita Rusdianto - www.rusdinews.com

2/25/2025, 11:04:10 PM

Satu Dua Putaran: Pilpres Curang, Kejahatan Demokrasi Penulis: Rusdianto.Samawa, Gema Pelaut dan Jaringan Kerja Maritim Indonesia (Jangkar Indonesia) ______ Satu Dua Putaran tidak penting bagi rakyat. Terpenting itu, kembalikan paradigma demokrasi pada substansinya yakni jujur, kredibel, dan akuntabel. Semua Paslon paham substansi cara bernegara. Demokrasi merupakan nilai patriotisme. Sala satu metode mencintai negara agar keberlangsungan kepemimpinan berlangsung baik, jujur, aman, damai, dan berkeadilan. Pilpres 2014, 2019, dan 2024 jauh dari substansinya. Padahal pondasi bernegara paling penting itu lahirnya pemimpin yang jujur, adil dan kredibel. Produk pilpres selama 10 tahun terakhir diwarnai aksi kecurangan melalui penggelembungan suara. Peristiwa itu, tentu saja noda hitam yang mewarnai demokrasi Indonesia. Penyelenggara pemilu hanya modal minta maaf, karena salah input hasil coblos. Tetapi niat curang untuk menang, tak pernah dibatalkan oleh jiwa idealitas politiknya. Mestinya idealitas politik itu, nilai yang tertanam rapi sebagai positioning agar keadaban sosial rakyat tercipta secara beraturan. Tokoh politik Indonesia, tak malu terpilih sebagai pemimpin melalui cara culas dan curang. Dulu, ketika demokrasi dicetuskan sebagai navigasi dan jangkar bernegara. Semua pikiran dan mulut dikuras hanya bicara nilai, moralitas, etika dan prosedural. Debat kandidat Pilpres 2024, etika sumber masalah yang merusak seluruh sistem negara. Teriak etika endas mu, sekaligus melanggar endasmu etika. Bolak balik berbusa bicara sopan santun. Tapi diluar norma kesopanan. 15 kali dalam 10 tahun pelaksanaan pilpres sangat anomali. Indonesia bisa diprediksi pecah dan bubar akibat kemarahan rakyat. Penyebabnya, mental curang dan culas menjalankan sistem demokrasi sehingga sulit mendapat kepercayaan rakyat. Bukan soal satu dua putaran diharapkan bahagia atas kemenangan, lalu ketawa dan tidak peduli diatas penghianatan suara rakyat. Kemudian bilang; "Gue Ngak Peduli." Artinya, watak pemimpin seperti ini tidak baik untuk diteruskan. Satu saja suara rakyat dihilangkan dan ditambah jumlah sesuai hasrat kepentingan, itu merupakan kejahatan demokrasi paling brutal. Pasangan Pilpres 01 dan 03 diharapkan tidak menerima hasil pilpres. Kalau menerima dan ikut menandatangani nota kesepahaman bersama dalam pemilu 2024, maka sama juga mengkhianati suara rakyat. Pemilu 2024 harus diulang. Apabila diteruskan, legitimasi rakyat hilang secara penuh. Sementara UUD 1945 katakan: kedaulatan negara berada di tangan rakyat memegang kendali pemilu sebagai manipestasi kepemimpinan negara. Peran intelektual bodong seperti lembaga survei juga ikut andil merusak demokrasi. Media begitu juga,.pilar keempat demokrasi ikut serta mensuplay informasi Quick Count yang menyesakkan kelapangan hati dan keluasan dada rakyat. Media memberi kontribusi besar mendorong kerusakan demokrasi yang melaksanakan Quick Count itu. Kalau benar - benar menegakkan pondasi negara yang baik dan benar, mestinya penegak hukum menangkap Paslon yang umumkan diri menang sebelum keputusan resmi penyelenggara pemilu. Pemimpin tertinggi negara juga harus ditangkap karena sudah menjadi driver kecurangan pemilu 2024. Tentu rumusan gerakan penyelamat demokrasi Indonesia adalah pasangan 01 dan 03 harus menolak tanda tangan persetujuan hasil pemilu 2024. Sembari menggunakan fasilitas hak istimewa rakyat melalui sengketa gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Bawaslu dan Mahkamah Internasional HAM. Dengan cara itu kembalikan hak daulat rakyat dan bersihkan negara dari kecurangan dan keculasan. Walaupun akan berakhir pahit. Rakyat harus memulai menyusun sistematika pemakzulan dan penghukuman yang setimpal atas kejahatan nyata dalam sistem demokrasi.[]