*DANANTARA:* *Dana Kolosal untuk Batubara* Pada 24 Februari nanti, Presiden Prabowo berencana meluncurkan Danantara, sebuah badan pengelola investasi milik negara. BUMN baru itu, menurut presiden, akan mengelola aset senilai Rp 14.700 tiliun. Dana lembaga itu, menurut Presiden Prabowo, akan dipakai antara lain untuk membiayai 15 megaproyek, terutama melanjutkan proyek hilirisasi Pemerintahan Jokowi, tanpa harus tergantung pada investasi asing. Presiden Prabowo menyebutnya sebagai "era baru kemandirian bangsa". Danantara disebut sebagai lembaga pengelola "dana abadi" untuk investasi (atau sovereign wealth fund/SWF). Presiden Prabowo belum menjelaskan secara rinci dari mana sumber dananya, tapi antara lain dari keuntungan/dividen BUMN, yang tahun lalu mencapai Rp 300 triliun. Presiden juga belum menjelaskan bagaimana governance (pengelolaan) badan baru itu. Karena, jika tidak hati-hati, ini bisa menjadi sarang korupsi, serta memicu konflik kepentingan dan kolusi dalam skala kolosal. Belum diketahui secara persis pula apa saja proyek yang akan didanai. Tapi, menurut Menteri ESDM Bahli Lahadalia, di tahap awal: "Pemerintah (Prabowo) akan mengguyur dana dari lembaga itu sebesar Rp 10.124 triliun untuk berbagai program terkait hilirisasi sampai tahun 2040 nanti. Sebesar 90% dari jumlah itu akan digunakan untuk hilirisasi sektor tambang." Belum jelas siapa yang akan memimpin lembaga baru itu. Tapi, dua nama santer disebut: Pandu Sjahrir (keponakan Luhut Panjaitan) dan Rosan Roeslani. Keduanya adalah kampiun pengusaha batubara. Rosan juga tokoh penting di balik legislasi UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang cacat konstitusi itu. SWF bukan konsep baru dan digunakan di banyak negara, termasuk China, Singapura dan Malaysia. Konsep dasarnya adalah memakai dana publik untuk investasi di sektor riil maupun finansial yang menguntungkan, dan keuntungannya dipakai untuk membiayai proyek publik. Presiden Prabowo mendahului Donald Trump yang baru akan meluncurkan SWF Amerika tahun depan. Menurut Presiden Trump, SWF bisa dipakai untuk membeli saham perusahaan swasta asing seperti Tik Tok. Rencana Trump itu memicu perdebatan cukup luas tentang apa itu sebenarnya SWF, dari mana sumber dananya, dipakai untuk apa, dan bagaimana pengelolaannya. Rencana SWF Prabowo juga semestinya menjadi bagian dari perdebatan publik Indonesia karena menyangkut kepentingan publik yang luas, apalagi jika hilirisasi Jokowi mau dibiayai secara kolosal.* (*Farid Gaban*)