Catatan Gaban

Catatan Gaban

5/20/2025, 2:29:22 AM

*Jurnalisme Warga* Pekan lalu saya diundang ke Cilacap untuk bicara soal media di depan mahasiswa dan pegiat lingkungan. Salah satu pokok pikiran yang saya ajukan adalah: jangan terlalu percaya dan berharap pada media besar (mainstream). Bukan semua media besar pasti busuk. Tapi, mereka kini punya problem untuk menghidupi dirinya sendiri. Cenderung sudah sibuk dengan dirinya sendiri. Yang harus dikembangkan adalah community-based journalism (jurnalisme warga), baik di lingkungan desa/kabupaten atau kampus, di kalangan petani dan nelayan. Setiap orang bisa menjadi wartawan asal menguasai dua hal penting: teknik reportase (wawancara, riset, penggalian bahan) dan patuh pada etika jurnalisme. Mereka yang mengaku wartawan dan bekerja di media besar belum tentu menguasai teknik dan mematuhi etika. Memanfaatkan kemajuan teknologi, setiap orang kini bisa punya media sendiri, baik sendirian maupun berkelompok. Platform media sosial memungkinkan kita punya stasiun televisi sendiri, stasiun radio atau penerbitan sendiri. Facebook pro, misalnya, kini memungkinkan jurnalis dan penulis mengunggah tulisan, foto atau video dan memperoleh uang membership (langganan). Yang diperlukan adalah ketrampilan teknis dan kepatuhan pada etika. Dan itu hanya bisa diasah lewat sikap kritis, bukan membebek, serta kepekaan sosial/lingkungan tentang apa yang terjadi di sekitar kita: soal sampah, pertanian, pendidikan, kerusakan alam, keadilan sosial, di lingkungan terdekat kita.***

Catatan Gaban

5/20/2025, 2:46:55 AM

*JURNALISME HARAPAN* Oleh Farid Gaban (3 November 2020) Dua pekan lalu saya nonton liputan TV NHK Jepang tentang aliran jurnalisme baru: Journalism of Hope (atau Jurnalisme Harapan). NHK meliput praktek jurnalisme di tingkat lokal, di kota-kota kecil Amerika, Jepang dan Denmark. Ini sebenarnya bukan praktek yang secara substansial baru sama sekali. Melainkan menekankan beberapa prinsip jurnalisme yang membuatnya relevan di era sekarang. Seperti kita tahu, era internet dan sosial media telah memporak-porandakan dunia media secara umum. Banyak koran dan majalah besar bangkrut, bahkan televisi serta radio juga kian menyusut perannya. Sementara itu, media online yang dikelola oleh korporasi besar juga dipandang tidak memiliki cukup manfaat bagi masyarakat. Dengan sedikit pengecualian, media online terjebak hanya menyajikan click-bait serta berita-berita permukaan yang cenderung sensasional. Peran media arus-utama sudah mulai luntur bahkan sebelum kehadiran internet. Alih-alih memperkuat perannya sebagai "pilar demokrasi", banyak media (khususnya televisi) terjebak menyajikan infotainmen dan sensasi konflik yang mengalihkan perhatian publik dari masalah-masalah penting keseharian yang dihadapi banyak orang. Berita-berita permukaan dan sensasional cenderung menghilhami polarisasi politik ketimbang membekali warga dengan pengetahuan esensial untuk bisa berpartisipasi dalam kebijakan publik. Media makin kehilangan relevansinya bagi masyarakat luas. "Jurnalisme harapan" diharapkan bisa mengembalikan pamor jurnalisme. Tapi, apa sebenarnya "jurnalisme harapan" itu? Liputan NHK menunjukkan bagaimana jurnalis di tingkat lokal memakai prosedur "problem-solving" untuk membangun ikatan yang lebih kuat dengan komunitasnya. Para jurnalis media online, radio dan televisi, secara pro-aktif bertanya kepada masyarakat tentang problem keseharian yang dihadapi. Dari soal pencemaran sungai, soal transportasi publik, atau sesederhana mengatasi limbah makanan di restoran-restoran. Jurnalis mendatangi warga untuk bertanya langsung atau membuka hotline lewat berbagai saluran komunikasi. Jurnalis kemudian mengajukan problem kepada pihak-pihak yang berwenang (pemerintah kota atau desa) serta pihak-pihak yang terlibat, serta menanyakan apa solusi yang bisa diberikan. "Jurnalisme harapan" bukan jurnalisme "puja-puji", bukan pula berisi "hal-hal baik" belaka. Tujuannya menemukan solusi. Jurnalis tidak berhenti sampai solusi ditemukan. Solusi seringkali tidak ditemukan hanya dalam sehari-dua, tapi berminggu-minggu. Dan tidak cuma berkaitan dengan penguasa di level lokal. Kebijakan publik daerah dipengaruhi oleh kebijakan provinsi atau pusat. Dalam salah satu contoh yang diungkap NHK, keluhan warga lokal bahkan dijawab oleh pejabat setingkat menteri. Dengan menemukan solusi atas problem atau keluhan warga, jurnalisme menjadi relevan bagi masyarakat. Jurnalisme problem-solving juga mendorong para pejabat publik menjadi lebih akuntabel dan transparan; menuntut mereka untuk melayani dan berdialog dengan rakyat kebanyakan secara lebih baik. Di situlah sebenarnya esensi demokrasi dan kedaulatan rakyat di tingkat yang kongkret. Dengan melakukan itu, salah satu prinsip utama jurnalisme telah ditunaikan, yakni menjadi pemantau kekuasaan, terutama para pejabat di level lokal yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Jurnalisme seperti ini layak dikembangkan untuk memperkuat jurnalisme warga (citizen journalism) yang kini perannya makin mengemuka. Namun juga bisa diterapkan oleh media arus-utama yang ingin membuat dirinya tetap relevan.*

Catatan Gaban

5/21/2025, 3:19:05 AM

Seperti zaman Belanda, Sekolah Rakyat dikhususkan untuk pribumi miskin. Pemerintahan Prabowo sedang melestarikan segregasi (pemisahan) kelas sosial-ekonomi ala kolonial. Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional 2003 sudah ada ketentuan *wajib belajar 12 tahun* (SD sampai SMA). Wajib itu artinya berlaku umum untuk siapa saja tanpa menimbang kaya atau miskin. Konsekuensi dari ketentuan *wajib belajar* menuntut sekolah/pendidikan gratis sampai SMA, atas biaya negara. Pertanyaannya: apakah selama ini anak miskin tidak memperoleh pendidikan gratis sampai SMA sehingga harus ada sekolah khusus untuk mereka? Jika ada anak miskin didiskriminasi atau karena sebab apapun tidak bisa memperoleh pendidikan gratis hingga SMA, bukankah ada yg salah dengan sistem sekarang? Tidakkah solusi untuk itu adalah memperbaiki sistem yg sudah ada sekarang, bukan membuat sistem baru yang akan menimbulkan komplikasi baru?

Catatan Gaban

6/7/2025, 12:51:51 AM

*RAJA AMPAT & PERADABAN BAHARI* Kepulauan Indonesia terletak di jantung Segitiga Koral Dunia (The Coral Triangle), negeri yang memilik terumbu karang terluas di dunia, dengan biota laut paling beragam di dunia. Dan perairan Raja Ampat adalah etalase terumbu karang terbaik. Tak hanya indah, ekosistem ini penting bagi kelestarian Indonesia, sebagai negeri bahari. Jangan lupa, 2/3 wilayah negeri kita adalah laut. Menyelam di banyak lokasi selam Indonesia termasuk Raja Ampat, saya selalu kagum tak hanya pada keragaman ikan-ikan laut, tapi juga pada aneka jenis koral (karang) yang cemerlang beragam warna. Koral-koral itu berwarna cemerlang karena ada lapisan ganggang mikro yang disebut zooxanthellae pada permukaannya. Warna ganggang ini sangat beragam: hijau, merah, kuning, ungu, pink. Mereka berpendar jika diterangi. Zooxanthellae sangat peka terhadap suhu. Jika suhu air laut naik, misalnya karena pemanasan bumi, ganggang mikro tadi akan mati. Koral akan memutih (bleaching) dan akhirnya punah. Gugusan karang tumbuh 0,5 hingga 2 centimeter setiap tahun. Perlu ratusan tahun untuk memulihkan ekosistem terumbu karang yang rusak. Apa yang kita lakukan di darat akan berdampak pula pada laut. Aktivitas penambangan merusak ekosistem hutan dan sungai yang sedimentasinya pada gilirannya akan merusak terumbu karang. Rusaknya terumbu karang merusak fondasi peradaban bahari negeri kita.

Catatan Gaban

2/15/2025, 2:21:58 PM

*DANANTARA:* *Dana Kolosal untuk Batubara* Pada 24 Februari nanti, Presiden Prabowo berencana meluncurkan Danantara, sebuah badan pengelola investasi milik negara. BUMN baru itu, menurut presiden, akan mengelola aset senilai Rp 14.700 tiliun. Dana lembaga itu, menurut Presiden Prabowo, akan dipakai antara lain untuk membiayai 15 megaproyek, terutama melanjutkan proyek hilirisasi Pemerintahan Jokowi, tanpa harus tergantung pada investasi asing. Presiden Prabowo menyebutnya sebagai "era baru kemandirian bangsa". Danantara disebut sebagai lembaga pengelola "dana abadi" untuk investasi (atau sovereign wealth fund/SWF). Presiden Prabowo belum menjelaskan secara rinci dari mana sumber dananya, tapi antara lain dari keuntungan/dividen BUMN, yang tahun lalu mencapai Rp 300 triliun. Presiden juga belum menjelaskan bagaimana governance (pengelolaan) badan baru itu. Karena, jika tidak hati-hati, ini bisa menjadi sarang korupsi, serta memicu konflik kepentingan dan kolusi dalam skala kolosal. Belum diketahui secara persis pula apa saja proyek yang akan didanai. Tapi, menurut Menteri ESDM Bahli Lahadalia, di tahap awal: "Pemerintah (Prabowo) akan mengguyur dana dari lembaga itu sebesar Rp 10.124 triliun untuk berbagai program terkait hilirisasi sampai tahun 2040 nanti. Sebesar 90% dari jumlah itu akan digunakan untuk hilirisasi sektor tambang." Belum jelas siapa yang akan memimpin lembaga baru itu. Tapi, dua nama santer disebut: Pandu Sjahrir (keponakan Luhut Panjaitan) dan Rosan Roeslani. Keduanya adalah kampiun pengusaha batubara. Rosan juga tokoh penting di balik legislasi UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang cacat konstitusi itu. SWF bukan konsep baru dan digunakan di banyak negara, termasuk China, Singapura dan Malaysia. Konsep dasarnya adalah memakai dana publik untuk investasi di sektor riil maupun finansial yang menguntungkan, dan keuntungannya dipakai untuk membiayai proyek publik. Presiden Prabowo mendahului Donald Trump yang baru akan meluncurkan SWF Amerika tahun depan. Menurut Presiden Trump, SWF bisa dipakai untuk membeli saham perusahaan swasta asing seperti Tik Tok. Rencana Trump itu memicu perdebatan cukup luas tentang apa itu sebenarnya SWF, dari mana sumber dananya, dipakai untuk apa, dan bagaimana pengelolaannya. Rencana SWF Prabowo juga semestinya menjadi bagian dari perdebatan publik Indonesia karena menyangkut kepentingan publik yang luas, apalagi jika hilirisasi Jokowi mau dibiayai secara kolosal.* (*Farid Gaban*)

Catatan Gaban

2/28/2025, 10:30:15 AM

*DANANTARA: PANDUAN UNTUK ORANG IDIOT* The Idiot's Guide to Danantara Oleh *Farid Gaban* Anda tidak idiot. Sayalah yang idiot. Sebagai warga yang idiot, saya mencoba memahami apa itu Danantara, badan baru pemerintah yang oleh Presiden Prabowo Subianto disebut sebagai "kunci kemakmuran masa depan" negeri ini. Sebagai idiot, saya menelusuri bahan-bahan untuk memahami "mahluk apa gerangan Danantara ini" dan apakah klaim Presiden Prabowo itu sahih atau cuma omon-omon. Saya ingin berbagi dengan Anda keidiotan saya, dan bagi Anda yang merasa tidak idiot bisa meluruskan serta mengoreksi pemahaman saya ini: *GEGAP GEMPITA DANANTARA* Presiden Prabowo meluncurkan Danantara pada 24 Februari kemarin. “Seluruh rakyat Indonesia bisa bangga," kata Presiden Prabowo, "bahwa hari ini kita bisa meluncurkan Danantara, salah satu sovereign wealth funds (SWF) terbesar di dunia." Total aset yang akan dikelola Danantara senilai USD 900 miliar, atau Rp 15.000 triliun. Angka itu tidak jatuh dari langit. Itu adalah total kekayaan seluruh BUMN di Indonesia, baik dalam bentuk saham maupun aset fisik lahan dan bangunan. Itu bukan kekayaan baru. Yang membedakan adalah pengelolaannya. Jika dulu dikelola secara terpisah-pisah, kekayaan total itu kini dikelola secara terpusat lewat satu badan. Danantara dibentuk sebagai sebuah superholding, perusahaan induk yang membawahi semua BUMN yang bergabung jadi satu itu. Ini seperti seorang ayah yang menyatukan semua kekayaan anak-anaknya untuk bisa dikelola secara bersama dan di bawah satu manajemen. Sang ayah lah yang akan menentukan mau diapakan kekayaan itu: dijaminkan ke bank untuk mendapat kredit/utang; atau dijual demi mendapat uang tunai, yang kemudian bisa dibelanjakan untuk keperluan-keperluan prioritas yang bisa menopang dan menjamin kesejahteraan keluarga secara jangka panjang. Ketika disatukan, pemerintah berharap, kekayaan itu bisa punya leverage (daya ungkit) lebih besar. Kekayaan kecil-kecil yang terserak hanya bisa mendapat kredit/utang yang kecil. Tapi, jika disatukan, pinjaman utang yang didapat bisa sangat banyak. Setidaknya, begitulah teorinya. Jika dulu laba BUMN disetor langsung kepada negara, laba itu kini akan masuk ke Danantara, yang kemudian diputar atau diinvestasikan ke sektor-sektor yang menguntungkan sehingga mendatangkan kekayaan lebih banyak lagi. Begitulah harapannya. Danantara dimungkinkan membeli perusahaan-perusahaan swasta, domestik maupun asing, untuk mendatangkan laba. Lewat penggabungan BUMN, pengambilan keputusan Danantara untuk menjaminkan atau menjual aset, serta keputusan memilih perusahaan/proyek mana yang akan dibiayai, juga bisa dilakukan lebih cepat, sigap dan ringkas. Lewat UU BUMN yang sudah diperbaharui, pengambilan keputusan Danantara akan melibatkan segelintir direksi yang bertanggungjawab langsung kepada presiden. Tidak perlu melibatkan banyak kepala dan tak banyak diskusi. Danantara mengadopsi tradisi lazim dalam dunia militer yang cenderung otoriter dan diktatorial. Presiden Prabowo berharap Danantara bisa menyaingi SWF (sovereign wealth funds) yang sudah ada, seperti Temasek milik Singapura atau Khazanah milik Malaysia. Presiden Prabowo mengandaikan dirinya menjadi seperti Lee Kuan Yew atau Mahathir Mohammad, ayah yang serba tahu ("father knows best"), atau diktator yang baik hati ("benevolent dictator"), yang dengan kekuasaan terpusatnya membawa kemajuan negeri. Warga negara tak perlu banyak tanya, tahunya beres. Setidaknya begitu harapannya. Prabowo dan Hashim Djojohadikusumo mengklaim bahwa gagasan dasar Danantara berasal dari ayahanda mereka, ekonom Orde Baru Soemitro Djojohadikusumo. Pada 1997, Soemitro mengusulkan pembentukan badan pengelola investasi. Modal dana untuk badan itu, kata dia, "berasal dari penyisihan 1-5% laba BUMN yang dikumpulkan dan dipusatkan sebagai dana investasi." Keuntungan dari investasi kemudian dipakai untuk "membina koperasi dan usaha kecil." Danantara berbeda secara mendasar dari gagasan awal Soemitro itu. Tapi, apa sebenarnya persamaan dan perbedaan Danantara dari Temasek, Khazanah atau SWF lain yang sudah ada di dunia? *SOVEREIGN WEALTH FUNDS (SWF)* SWF sering disebut dana abadi bagi sebuah negara. Dana itu bersumber dari kelebihan uang (excess) yang kemudian diputar atau diinvestasikan, sehingga menghasilkan laba terus-menerus tanpa menggerus modal awalnya. Laba tersebut kemudian digunakan untuk membangun proyek-proyek negara yang tidak mungkin dilakukan perusahaan swasta karena punya orientasi kemaslahatan jangka panjang (bukan profit jangka pendek). Perbedaan utama satu SWF dari SWF lain adalah dari mana modal awalnya dan bagaimana dana itu diinvestasikan. Sebagian besar (70%) SWF di dunia memperoleh modal awal dari penjualan sumber daya alam non-terbarukan (industri ekstraktif). Model ini misalnya dimanfaatkan secara cerdik oleh Norwegia. Negeri itu menyisihkan hasil penjualan minyak dan gas untuk menjadi modal awal The Government Pension Fund Global (GPFG), salah satu SWF terbesar dan paling menguntungkan di dunia. SWF milik Norwegia itu memanfaatkan dana hasil penjualan minyak itu untuk berinvestasi dalam beragam perusahaan/proyek yang menguntungkan, terutama di luar negeri. Dengan cara itu, Norwegia memperluas dan menganekaragamkan sumber-sumber pemasukan negara sehingga tak hanya tergantung dari minyak. Norwegia sadar bahwa disamping minyak akan habis, harganya juga berfluktuasi yang bisa mengganggu penyelenggaraan ekonomi negara. The Alaska Permanent Fund (APFC), SWF milik Negara Bagian Alaska di Amerika Serikat, juga menerapkan konsep serupa Norwegia. Alaska kaya akan minyak dan gas. Negara-negara petro-dollar di Timur Tengah juga mengambil jalan yang sama: memakai surplus penjualan minyak untuk memodali SWF seperti Mubadala (Uni Emirat Arab) dan The Public Investment Fund (Saudi Arabia). China mengambil jalan lain dari negara-negara itu. China tidak punya sumber daya alam melimpah, tapi memiliki industri manufaktur yang kuat sehingga barang-barang buatan China sangat kompetitif dan murah. Dengan itu, China mempunyai surplus dagang yang besar dengan hampir semua negara di dunia. China memanfaatkan antara lain surplus dagang itu sebagai modal awal untuk China Investment Corporations (CIC), yang juga merupakan salah satu SWF terbesar di dunia. Temasek dan Khazanah memakai cara lain lagi, cara yang sepertinya ditiru Indonesia. Modal awal Temasek dari dana segar yang disuntikkan pemerintah dan aset publik (BUMN) yang diserahkan oleh negara kepadanya. Malaysia menyatukan BUMN dan kemudian menerbitkan surat utang untuk menjadi modal awal Khazanah. Baik Temasek maupun Khazanah belakangan memperoleh modal baru antara lain dengan menjual aset-aset BUMN lewat privatisasi dan divestasi. Indonesia, seperti yang berulang kali ditekankan oleh Presiden Prabowo, adalah negeri yang kaya-raya akan sumber daya alam: minyak, gas, sawit, batu bara, emas dan nikel, untuk menyebut sebagian saja. Tapi, bukannya mengikuti jejak Norwegia, misalnya, Indonesia mengambil jalan yang kurang-lebih sama dengan Temasek dan Khazanah. Pemerintahan Prabowo menyuntik dana segar (hasil menyunat APBN) untuk memodali Danantara, dan menyerahkan seluruh aset BUMN kepadanya. Langkah Presiden Prabowo ini bahkan berbeda mendasar dari gagasan Prof. Soemitro Djojohadikusumo. Bukannya menyisihkan sebagian laba BUMN, Prabowo menyerahkan sekaligus semua BUMN kepada Danantara. Berbeda pula tujuannya: bukan untuk memperkuat usaha kecil dan koperasi, tapi membiayai mega-proyek. *KETERBATASAN INDONESIA* Meski mencoba meniru Temasek dan Khazanah, Indonesia sebenarnya tidak memiliki kemewahan seperti Singapura maupun Malaysia. Pemerintah Indonesia tak bisa seleluasa Singapura dalam menyuntik dana segar untuk memberi modal awal ke Danantara. Selama ini, APBN terus-menerus defisit. Artinya negara sendiri kekurangan uang. Indonesia hanya bisa melakukannya dengan mengorbankan pos anggaran lain. Meski diglorifikasi sebagai efisiensi, dana segar untuk Danantara (Rp 300 triliun) sebenarnya diambil dari penyunatan terhadap pos anggaran penting lain seperti subsidi pendidikan atau kesehatan. Pemerintahan Prabowo tidak menyunat anggaran kementerian pertahanan untuk beli senjata, tidak menyunat porsi pembayaran cicilan utang (yang tahun ini sekitar Rp 800 triliun) dan tidak pula menyunat gaji serta anggaran fasilitas mewah untuk pejabat. Indonesia juga tidak seleluasa Malaysia dalam menerbitkan surat utang. Utang Danantara pada dasarnya adalah utang negara juga. Dan Indonesia sudah punya utang menggunung, yang terutama melonjak drastis pada masa Pemerintahan Jokowi. Lebih dari itu, Indonesia juga harus menyisihkan dana lebih banyak untuk membayar utang dibanding Malaysia. Imbal hasil (yield) surat utang Indonesia paling tinggi di Asean. Artinya, Indonesia harus menjanjikan bunga lebih besar dari negara lain, untuk setiap dolar yang dipinjam. Yield surat utang negara Indonesia kini sekitar 7%, sementara negara lain lebih rendah: Malaysia 3,87%, Singapura dan Vietnam masing-masing 3%, serta Thailand 2,24%. Imbal hasil yang tinggi mencerminkan risiko yang lebih besar, termasuk risiko stabilitas ekonomi dan politik Indonesia. Danantara tidak punya kemewahan sebesar Temasek atau Khazanah untuk menyediakan modal dasar. Tapi, itu baru sebagian soal. Soal lain adalah bagaimana modal awal itu dipakai untuk menggandakan laba di masa depan, secara terus-menerus dan berkelanjutan, sehingga menjadi "dana abadi". *DARI SAHAM BLUE CHIPS, SEPAKBOLA HINGGA ALIBABA* SWF Norwegia, The Pensiun Fund Global, memanfaatkan modalnya untuk membeli saham-saham perusahaan blue-chip di bursa-bursa dunia. Hampir semua portfolio investasi SWF Norwegia itu ada di luar negeri. Norwegia kini memiliki 1,5% saham dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa saham dunia. Nampaknya kecil, tapi itu mewakili kepemilikan saham di sekitar 9.000 perusahaan terbaik di dunia. Dengan cara itu, Norwegia sebenarnya juga memanfaatkan bakat usaha terbaik dari seluruh dunia untuk mendatangkan laba terus-menerus, yang memungkinkan Norwegia menjadi salah satu welfare state paling mewah di dunia. Kuncinya adalah diversifikasi: memutar uang SWF di sektor yang beragam di seluruh dunia, khususnya di negeri ekonomi maju, sehingga aman dan mendatangkan keuntungan yang stabil. Cara Norwegia itu belakangan diikuti oleh SWF dari Timur Tengah. SWF dari Arab Saudi, misalnya, membeli perusahaan real-estate di Inggris. Atau membeli saham klub sepakbola seperti Newcastle United. Emirat juga menguasai saham Manchester City Group dan Qatar membeli Paris Saint Germain, serta menjadi sponsor klub terkenal seperti Arsenal dan Barcelona. Jeddah (Arab Saudi) juga belum lama ini menggelar pertandingan final supercopa Spanyol antara Barcelona vs Real Madrid. Itu semua bagian dari langkah diversifikasi ekonomi, agar mereka tak tergantung hanya pada minyak yang akhirnya akan habis juga. Temasek Singapura juga punya sebagian besar portofolio investasi (64%) di negeri-negeri ekonomi maju, termasuk Amerika Serikat. Portofolio investasi Khaznah Malaysia masih sekitar 53% di dalam negeri, termasuk dalam saham-saham BUMN-nya. Tapi, tahun lalu mulai agresif mendanai proyek investasi di luar negeri dan membeli saham perusahaan asing seperti Alibaba. Tujuannya? "Untuk mengurangi risiko ketergantungan pada ekonomi dalam negeri" dengan mengikuti jejak Singapura dan Norwegia. Indonesia tidak punya kemewahan seperti itu. Alih-alih menanamkan modal di luar negeri, Indonesia sendiri masih membutuhkan banyak investasi untuk menumbuhkan ekonomi dan membuka lapangan kerja di dalam negeri. Apa kata orang jika uang Danantara dipakai untuk membiayai perusahaan asing sementara kita masih dihantui pengangguran dan kemiskinan kronis? Terlebih lagi, Presiden Prabowo sendiri bersumpah akan mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% antara lain lewat pembangunan mega-proyek hilirisasi. Pemerintah berambisi membiayai sendiri sejumlah megraproyek itu dengan modal awal Danantara. "Kami tidak akan mengemis investasi asing," kata Presiden Prabowo. "Kita harus menjadi negeri mandiri." Pernyataan gagah seperti itu tidak bertahan lama. Lewat Danantara, tak hanya Indonesia akan makin banyak menumpuk utang, tapi juga menjadi sasaran investasi asing yang menjadikan Indonesia sekadar pasar. Qatar, misalnya, dalam waktu dekat akan investasi untuk membangun dan menjual 1 juta apartemen/rumah di Indonesia. Dubai akan mengucurkan investasi senilai Rp 160 triliun ke Indonesia, lewat kerjasama (joint-venture) dengan Danantara. Alih-alih berinvestasi ke luar negeri, Indonesia justru menjadi sasaran investasi makin empuk bagi SWF-SWF asing. *LAYAKKAH OPTIMISTIS PADA DANANTARA?* Di samping pertanyaan tentang sumber dana dan bagaimana dana itu diinvestasikan, optimisme kita kepada Danantara akan tergantung pada seberapa percaya kita kepada segelintir direksi Danantara dan pada Presiden Prabowo seorang. Juga tergantung pada tekadnya untuk serius membangun kepercayaan (public trust), dengan menghabisi praktik korupsi serta konflik kepentingan di kalangan aktor-aktornya. Layakkah Presiden Prabowo menjadi "diktator yang baik hati"? Penerbitan surat utang (obligasi) oleh BUMN, penjualan saham/aset dan pembentukan proyek joint-venture BUMN dengan investor asing bukan hal yang baru di Indonesia. Bedanya, lewat Danantara, semua itu kini bisa dilakukan dengan lebih cepat dan lebih mudah, melalui pengambilan keputusan yang tersentral di bawah presiden dan orang-orang terdekatnya. Korupsi luas di tubuh BUMN selama ini membuat kita layak ragu, bahwa Danantara tidak mengalami nasib serupa, menjadi ajang pesta para maling. Pengalaman pengelolaan "dana abadi" model Danantara ini juga pernah memicu skandal kolusi dan korupsi kolosal, seperti yang terjadi pada Dana Taspen, Asabri dan Jiwasraya. Makin tersentral keputusan, makin rawan manipulasi. Dan makin rapuh. Indonesia sedang menjudikan hidup-matinya pada hidup-mati Presiden Prabowo, serta kesehatan fisik dan kewarasan pikirannya. Semoga Presiden Prabowo dikaruniai umur panjang. Tapi, bagaimana jika Allah menghendaki lain? Danantara sebagai gagasan sovereign wealth funds (SWF) tidak serta-merta buruk, dan sudah banyak diterapkan di banyak negara. Tapi, ada contoh baik, dan ada pula contoh buruk. Khazanah Malaysia termasuk kategori baik. Namun, Malaysia juga punya SWF lain, 1Malaysia Development Berhad (1MDB), yang gagal. 1MDB bahkan menyeret nama Perdana Menteri Najib Razak dalam sebuah skandal korupsi terburuk sepanjang sejarah negeri itu. Kegagalan 1MDB terletak pada ketergantungannya terhadap utang serta pada tata kelola buruk, yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Tapi, bahkan jika Danantara sukses dan menguntungkan, masih ada pertanyaan besar: apakah itu benar-benar membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia? Presiden Prabowo sudah menunjukkan tekadnya untuk melanjutkan program "hilirisasi" Jokowi. Satuan Tugas Percepatan Hilirasi, yang dipimpin oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, mengatakan Danantara akan membiayai proyek hilirisasi senilai Rp 10.000 triliun sampai 2040. "Sekitar 90% di antaranya akan digunakan untuk hilirisasi sektor pertambangan," kata Bahlil. *KUTUKAN HILIRISASI* Itu dana yang kolosal. Hilirisasi adalah istilah populer Pemerintahan Jokowi. Ide dasarnya bagus, yakni membangun industri pengolahan sumber daya alam agar memberikan nilai tambah lebih besar. Tapi, dalam praktek, ada banyak kelemahan. Hilirisasi nikel tidak memberi pemasukan signifikan dan tidak meningkatkan kapasitas industri. Indonesia justru mengalami de-industrialisasi beberapa tahun ini, sementara dampak lingkungan dan sosialnya sangat menyedihkan. Di tangan direksi Danantara yang erat berlatarbelakang bisnis pertambangan, sebagian besar dana kolosal itu besar kemungkinan akan mengalir ke sektor yang cenderung hanya menguntungkan segelintir orang, dan sebaliknya justru memarjinalkan sektor lain seperti pertanian, kelautan dan kehutanan. Jika pernyataan Menteri Bahlil benar, bahwa 90% dana akan dipakai untuk sektor pertambangan, maka Indonesia juga sedang menjudikan nasibnya pada satu sektor saja. Jika sektor itu kolaps atau merugi, runtuh pula negara. Danantara bukan panesea. Bukan obat untuk semua masalah. Bahkan mungkin bukan obat sama sekali, melainkan racun, apalagi jika tata kelolanya buruk. Danantara menuntut stabilitas ekonomi dan politik. Dan seperti sudah terjadi pada era Orde Baru, stabilitas politik sering harus dibayar dengan pemberangusan demokrasi maupun hak asasi manusia. Watak utama Danantara juga mencerminkan cara berpikir sentralistik dan hirarkis (bahkan militeristik), yang memperkecil inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara luas serta memperkecil peluang mereka untuk ikut menikmati kesejahteraan secara adil dan merata.** *DAFTAR PUSTAKA* Presiden Prabowo Luncurkan Danantara, Wujud Komitmen Pengelolaan Investasi Berkelanjutan https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_luncurkan_danantara_wujud_komitmen_pengelolaan_investasi_berkelanjutan_1 Prabowo: Ada 15 Megaproyek Tanpa Investasi LN, Peluncuran Danantara Bulan Ini https://news.detik.com/berita/d-7779759/prabowo-ada-15-megaproyek-tanpa-investasi-ln-peluncuran-danantara-bulan-ini Terkuak, Danantara Ide Prof Soemitro untuk Kelola BUMN dan 'Melawan' Konglomerat https://ekonomi.republika.co.id/berita/ss8ex4475/terkuak-danantara-ide-prof-soemitro-untuk-kelola-bumn-dan-melawan-konglomerat World’s largest sovereign wealth fund reports record $222 billion annual profit on tech rally https://www.cnbc.com/2025/01/29/worlds-largest-sovereign-wealth-fund-reports-222-billion-profit.html Temasek https://www.temasek.com.sg/en/index Khazanah Nasional Berhad https://www.khazanah.com.my/ Khazanah among world’s best-performing sovereign wealth funds in 2024 https://theedgemalaysia.com/node/743911 Malaysia's Khazanah aims to quadruple overseas investment to spread risk https://www.reuters.com/article/us-malaysia-khazanah/malaysias-khazanah-aims-to-quadruple-overseas-investment-to-spread-risk-idUSKBN1X31EK/ 1MDB scandal explained: a tale of Malaysia's missing billions https://www.theguardian.com/world/2018/oct/25/1mdb-scandal-explained-a-tale-of-malaysias-missing-billions Imbal Hasil Obligasi RI Tertinggi di Asia, Jadi Incaran Asing https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/7048/imbal-hasil-obligasi-ri-tertinggi-di-asia-jadi-incaran-asing Danantara Bakal Danai Proyek Hilirisasi, Bank Mandiri Ikut Serta https://www.cnbcindonesia.com/market/20250212063648-17-609910/danantara-bakal-danai-proyek-hilirisasi-bank-mandiri-ikut-serta Merusak Lingkungan, Hilirisasi Industri Nikel Perlu Dievaluasi https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/01/17/merusak-lingkungan-hilirisasi-industri-nikel-perlu-dievaluasi Hilirisasi Nikel, Siapa yang Untung dan Siapa yang 'Buntung'? https://www.voaindonesia.com/a/hilirisasi-nikel-siapa-yang-untung-dan-siapa-yang-buntung-/7445312.html A US sovereign wealth fund? A confused solution to an undefined problem https://www.piie.com/blogs/realtime-economics/2025/us-sovereign-wealth-fund-confused-solution-undefined-problem