
Kontan
241 subscribers
About Kontan
Media Bisnis dan Investasi Terkini Bagian dari Kompas Gramedia
Similar Channels
Swipe to see more
Posts

Kemampuan perbankan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham menurun. Ini nampak dari tingkat rasio return on equity (ROE) perbankan pada tahun 2024, yang mengalami penurunan. Rasio ROE ini merupakan indikator penting pemegang saham dan investor untuk mengukur kemampuan bank memperoleh laba bersih, yang dikaitkan dengan dividen. Di jajaran kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 4, terlihat ada PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang mengalami peningkatan ROE secara tahunan, dari 23,5% di 2023 menjadi 24,6% di 2024. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) juga masih mencatat kenaikan ROE, kendati tipis, dari 18,25% menjadi 18,40% di 2024. Sementara bank lain seperti PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengalami penurunan ROE dari 27,31% menjadi 24,19%. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) juga mengalami penurunan ROE dari 16,84% jadi 15,81% pada 2024. Sementara itu, bank-bank KBMI 3 mayoritas mengalami penurunan ROE. Sebut saja, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Danamon Tbk dan PT Bank Tabungan Negara Tbk. Hanya PT Bank Permata Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang mengalami kenaikan. Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai, ROE turun karena laba merosot akibat peningkatan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). "Tahun ini akan kembali melemah akibat terhambatnya ekspansi kredit, yang disebabkan berbagai faktor, seperti penurunan daya beli, antisipasi peningkatan NPL dan likuiditas bank," tutur dia. Menurut Trioksa, yang perlu dilakukan bank adalah menjaga likuiditas, efisiensi operasional dan ekspansi kredit selektif. Simak Selengkapnya di https://insight.kontan.co.id/news/rasio-imbal-hasil-bank-kompak-menurun

Nilai tukar rupiah di pasar spot kembali tak berdaya hingga akhir perdagangan hari ini. Jumat (28/2), rupiah spot ditutup di level Rp 16.596 per dolar Amerika Serikat (AS). Ini membuat rupiah anjlok 0,86% dibandingkan penutupan hari sebelumnya di Rp 16.454 per dolar AS. Ini menjadi level terburuk rupiah sejak awal Juni 1998. Di mana, pada 17 Juni 1998 rupiah ditutup di level Rp 16.650 per dolar AS. Nilai tukar rupiah di pasar spot cetak rekor terburuk setelah ditutup melemah 0,86% ke level Rp 16.596 per dolar Amerika Serikat (AS) pada hari ini (18/2). Ini adalah posisi terburuk rupiah sejak Juni 1998. Alhasil, dalam sepekan rupiah sudah anjlok 1,7%. Selain itu, rupiah pun menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia untuk sepanjang tahun 2025 setelah anjlok 2,79%. Berdasarkan data Bloomberg hingga pukul 15.22 WIB, jika dibandingkan secara YTD, posisi rupee India tepat di atas rupiah. Di mana, rupee sudah turun 1,96% di tahun ini. Diikuti, dolar Taiwan yang juga terlihat tertekan 0,34%. Berikutnya ada dolar Hongkong yang melemah 0,12% YTD dan peso Filipina yang tergelincir 0,02% sepanjang tahun berjalan 2025. Sementara itu, yen Jepang menjadi mata uang dengan penguatan terbesar di Asia setelah melonjak 4,53% terhadap the greenback dalam dua bulan pertama tahun 2025. Diikuti, dolar Singapura yang melesat 1,24% secara YTD dan won Korea Selatan yang sudah naik 1,21% di sepanjang tahun 2025. Kemudian ada baht Thailand yang terlihat menanjak 0,51% YTD dan ringgit Malaysia yang terkerek 0,24%. Disusul, yuan China yang naik 0,21% di sepanjang tahun berjalan 2025. Simak selengkapnya di https://investasi.kontan.co.id/news/rupiah-ditutup-anjlok-ke-rp-16596-per-dolar-as-hari-ini-terburuk-sejak-juni-1998

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melaporkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa perusahaan pada awal tahun 2025. Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan, hampir 1.000 pekerja di Sanken Indonesia terdampak PHK akibat penutupan pabrik. Selain itu, lebih dari seribu buruh Yamaha Music kehilangan pekerjaan karena relokasi pabrik ke Cina. Ratusan buruh di PT Tokay Bekasi juga mengalami PHK. Iqbal menyebut, ribuan pekerja di industri otomotif, terutama di sektor pabrikan truk dan dump truck, berpotensi mengalami PHK akibat meningkatnya impor truk dari China yang tidak terkendali. “(Buruh yang terkena PHK sejak Januari-Februari 2025) sekitar 3.000 orang dan akan bertambah,” ujar Iqbal kepada Kontan, Kamis (27/2). Ia juga menyoroti minimnya upaya pemerintah dalam mencegah gelombang PHK ini. Menurutnya, Menteri Investasi, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, serta Menteri Koordinator Perekonomian bertanggung jawab atas PHK yang terjadi di sektor riil. Simak Selengkapnya di https://nasional.kontan.co.id/news/kspi-sebut-ribuan-buruh-mengalami-phk-di-sejumlah-perusahaan-pada-awal-2025

Lagi-lagi, utang Indonesia disorot lembaga internasional. Kali ini, soal besaran pendapatan negara yang digunakan untuk pembayaran bunga utang. United Nations Development Programme (UNDP), dalam sebuah makalah kebijakan, seperti dikutip Reuters, menyebut, rasio nilai pembayaran bunga pinjaman di sebanyak 56 negara berkembang setara lebih dari 10% dari pendapatan pemerintahnya. Angka ini naik dua kali lipat dibanding satu dekade lalu. Dari jumlah tersebut, 17 negara bahkan mencatatkan rasio pembayaran bunga pinjaman lebih dari 20% pendapatan, melampaui ambang batas yang ideal, terkait dengan risiko gagal bayar.UNDP memang tak merinci negara yang dimaksud. Target pembayaran bunga utang tahun ini, menurut APBN Rp 552,85 triliun. Ini setara 18,40% dari target pendapatan negara tahun ini, mencapai Rp 3.004,55 triliun.Rasio tersebut melonjak signifikan. Tahun 2015 silam, rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara hanya 10,43%. Selama 10 tahun terakhir, rasio bunga utang tertinggi terjadi pada tahun 2020, mencapai 19,28%. Simak Selengkapnya di https://insight.kontan.co.id/news/waspada-lonjakan-bunga-utang-indonesia

Manajemen PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA) memastikan pengunduran diri pendiri dan sejumlah pengurus perusahaan tidak akan memengaruhi kegiatan operasional perusahaan. Sekretaris Perusahaan Erajaya Swasembada Amelia Allen mengungkapkan, kegiatan operasional akan tetap berjalan tanpa gangguan meski terdapat pengunduran diri komisaris utama dan tiga direktur. "Perseroan juga memiliki sistem manajemen yang kuat dan tim eksekutif yang kompeten untuk menjaga kelangsungan operasional," ungkap Amelia kepada KONTAN, Rabu (12/2). Sebagai informasi, manajemen Erajaya Swasembada mengumumkan telah menerima surat permohonan pengunduran diri empat pengurusnya pada 31 Januari 2025. Mereka adalah Ardy Hady Wijaya selaku Komisaris Utama ERAA yang juga merupakan pendiri perusahaan ini. Kemudian Elly, Mitchella Ardy Hady Wijaya dan Keith Ardy Hady Wijaya yang masing-masing mundur dari jabatan direksi Erajaya Swasembada. Sehubungan dengan permohonan pengunduran diri komisaris utama dan tiga direktur, ERAA akan menindaklanjuti hal tersebut melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan, yaitu dengan memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang akan berlangsung pada 19 Maret 2025. Eksistensi Erajaya Swasembada tidak lepas dari peran Ardy Hady Wijaya, sebagai pendiri Erajaya Group bersama kakak iparnya, Budiarto Halim pada tahun 1992. Pada awal mendirikan Erajaya, usaha yang dirintis hanya menjual ponsel Motorola, Siemens dan Sony dari PT Elektrindo Nusantara. Kemudian pada 1996, PT Erajaya Swasembada Tbk berdiri. Simak selengkapnya di https://insight.kontan.co.id/news/pendiri-mundur-erajaya-swasembada-eraa-pastikan-operasional-aman

PT Freeport Indonesia (PTFI) melakukan pengiriman perdana emas batangan fasilitas Precious Metal Refinery (PMR) Smelter PTFI ke PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) di Pulogadung Jakarta pada Rabu (12/2). Jumlah pengiriman perdana ini sebanyak 125 kilogram, senilai Rp 207 miliar dengan kadar kemurnian 99,99%. Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengungkapkan, pengiriman emas batangan perdana PTFI ke ANTAM merupakan langkah penting dalam upaya hilirisasi emas di Indonesia. Sejalan dengan visi pemerintah untuk memaksimalkan nilai tambah sumber daya alam dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. "PTFI berhasil memproses sekitar 12,56 ton lumpur anoda dari PT Smelting. Dari proses tersebut dihasilkan emas batangan 189 kg, di mana 125 kg fine gold purity 99,99 persen, sementara 64 kilogram masih akan di-casting ulang agar memenuhi standar fine gold purity," jelas Tony, Kamis (13/2). Tony menjelaskan insiden yang terjadi di salah satu fasilitas kompleks Smelter PTFI tidak membuat perusahaan berhenti untuk menjalankan komitmen perusahaan untuk hilirisasi pertambangan. Pembangunan PMR telah selesai dan memproduksi emas murni merupakan bukti keseriusan PTFI dalam menjalankan hilirisasi. Simak selengkapnya di https://industri.kontan.co.id/news/perdana-freeport-indonesia-kirim-emas-batangan-ke-antam

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) bakal memiliki jajaran direksi dan komisaris baru. Publik cukup menantikan siapa yang akan duduk di pucuk pimpinan bank swasta terbesar di Indonesia itu. Berdasarkan informasi profil/riwayat hidup Calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi BCA yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS Tahunan 2025, terungkap calon Presiden Direktur BCA yang baru adalah Gregory Hendra Lembong. Penunjukkan Hendra bakal dimintakan persetujuan dalam RUPST 2025 pada 13 Maret 2025 mendatang. Ia akan menggantikan Jahja Setiaatmadja yang sudah menempati posisi tersebut selama 14 tahun. Hendra sendiri merupakan bankir senior yang memiliki pengalaman perbankan di Indonesia dan di luar negeri lebih dari 30 tahun. Jabatan terakhirnya adalah Wakil Presiden Direktur BCA sejak tahun 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Direktur BCA yang bertanggung jawab atas strategic information technology dan enterprise security. Selain itu juga memantau perkembangan PT Central Capital Ventura, entitas anak yang bergerak di bidang modal ventura, dan PT Bank Digital BCA (BCA Digital), entitas anak yang bergerak di bidang perbankan digital. Rupanya sebelum bergabung dengan BCA, Hendra menjabat sebagai Chief Transformation Officer yang memimpin program transformasi & strategi untuk seluruh unit atau fungsi di PT Bank CIMB Niaga Tbk Indonesia sejak bulan Januari 2019 sampai dengan Maret 2020. Sepanjang karirnya Hendra dikenal cukup berpengalaman di berbagai bidang dan penugasan di antaranya information technology, transformation strategy & implementation, transaction banking and services, global trade finance & corporate cash management business development, regional strategy & planning, dan product solution management. Simak selengkapnya di https://keuangan.kontan.co.id/news/hendra-lembong-bakal-jadi-dirut-bca-begini-profilnya

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sedang merampungkan rencana tarif balasan terhadap negara-negara yang mengenakan bea masuk pada produk AS. Langkah ini memicu kekhawatiran akan eskalasi perang dagang global serta potensi lonjakan inflasi di AS. Di Eropa, para menteri perdagangan Uni Eropa (UE) mengadakan pertemuan untuk merespons kebijakan tarif AS, setelah Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan bahwa UE tidak akan tinggal diam. Jerman mendorong negosiasi untuk menghindari perang dagang transatlantik, namun juga siap dengan langkah balasan jika diperlukan. Sebelumnya, Trump mengejutkan pasar dengan mengenakan tarif pada semua impor baja dan aluminium mulai 12 Maret. Keputusan ini mendapat kecaman dari Meksiko, Kanada, dan Uni Eropa, sementara Jepang dan Australia berusaha mendapatkan pengecualian. Tarif ini membuat industri yang bergantung pada bahan tersebut bergegas mencari cara untuk mengatasi kenaikan biaya produksi. Pekan lalu, Trump juga menaikkan tarif 10% pada barang-barang dari China yang berlaku mulai 4 Februari. China pun membalas dengan kebijakan serupa. Simak selengkapnya di https://internasional.kontan.co.id/news/trump-siapkan-tarif-balasan-ketegangan-perang-dagang-meningkat

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Beleid ini diundangkan pada 7 Februari 2025. Sejumlah poin diubah dari aturan sebelumnya. Pertama, pada pasal 11 PP 37/2021, iuran JKP sebesar 0,46% dari upah sebulan. Lalu, pada PP 6/2025 ini, iuran JKP sebesar 0,36% dari upah sebulan. Kedua, dalam pasal 21 PP 37/2021, manfaat uang tunai diberikan setiap bulan paling banyak 6 bulan upah dengan ketentuan sebesar 45% dari upah untuk 3 bulan pertama dan 25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya. Ketiga, adanya penambahan pasal 39A. Ayat (1) pasal 39A menyebutkan bahwa “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau tutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menunggak iuran paling lama 6 bulan, maka manfaat JKP tetap dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.” Keempat, pasal 40 PP 6/2025 menyebutkan Hak atas manfaat JKP sebagaimana dimaksud hilang jika pekerja/buruh tidak mengajukan permohonan klaim manfaat JKP selama 6 bulan sejak terjadi pemutusan hubungan kerja, telah mendapat pekerjaan, atau meninggal dunia. Simak selengkapnya di https://nasional.kontan.co.id/news/prabowo-terbitkan-aturan-baru-korban-phk-dapat-60-gaji-selama-6-bulan

Kabar baik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) dipastikan tetap aman dan telah disiapkan pemerintah. Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menegaskan bahwa tidak ada kendala dalam pencairan kedua tunjangan tersebut. "Sudah disiapkan, aman itu, aman," ujar Rini saat ditemui di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Rini mengungkapkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pencairan gaji ke-13 dan THR bagi PNS saat ini masih dalam tahap penyusunan dan akan segera diterbitkan. "Kita sedang persiapkan PP-nya, ya mudah-mudahan nanti sebelum bulan puasa kita sudah keluarkan PP-nya," katanya. Senada dengan Rini, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memastikan bahwa kebijakan ini tetap berjalan dan tidak terdampak efisiensi anggaran. "Enggak (dibatalkan), itu sedang diproses saja," kata Sri Mulyani, Kamis (6/2/2025). Menurutnya, anggaran sudah dialokasikan dan kini hanya menunggu penyelesaian proses administrasi. Simak selengkapnya di https://nasional.kontan.co.id/news/gaji-ke-13-dan-thr-bagi-pns-dipastikan-cair-tak-terpengaruh-efisiensi-anggaran